Rahman dan Zulkifli Sudah Ditahan, Makhruflis Empat Kali Mangkir: Ada Apa dengan Pengungkapan Kasus PT SPRH?

Lensacamera.com PEKANBARU, 15 Juni 2026 – Penanganan kasus dugaan korupsi PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) terus menjadi perhatian. Ironisnya, di tengah proses hukum yang telah menjerat Rahman dan Zulkifli, pengungkapan perkara yang diduga merugikan keuangan negara hingga puluhan miliar rupiah itu masih menyisakan banyak pertanyaan.

Sejumlah transaksi yang menjadi objek perkara antara lain pembelian SPBU Bangko, SPBU Kampar, penggunaan dana CSR sebesar Rp19,5 miliar, pembelian tanah PT Jatim senilai Rp64,4 miliar, serta pembelian lahan Welpet sebesar Rp14,4 miliar. Nilai transaksi yang fantastis tersebut menjadikan perkara ini sebagai salah satu kasus yang paling menyita perhatian masyarakat.

Ironisnya, Makhruflis yang disebut sebagai saksi kunci dalam perkara tersebut tercatat telah empat kali mangkir dari panggilan persidangan. Namun hingga kini belum terlihat langkah tegas untuk menghadirkannya ke hadapan majelis hakim. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar karena keterangan saksi dinilai sangat penting untuk membuka secara terang rangkaian peristiwa dan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam perkara tersebut.

Dalam perkara dugaan korupsi, kehadiran saksi kunci memiliki peran penting untuk mengungkap proses pengambilan keputusan, aliran dana, hingga pihak-pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam sebuah transaksi. Ketidakhadiran saksi yang berulang kali mangkir tentu berpotensi menghambat terungkapnya fakta-fakta yang dibutuhkan dalam proses persidangan.

Pengamat hukum yang enggan disebutkan namanya menilai ketidakhadiran saksi yang berulang kali mangkir seharusnya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

"Jika benar saksi kunci telah empat kali mangkir, maka perlu ada langkah tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Semua pihak yang mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan perkara ini harus diperiksa agar fakta dapat terungkap secara utuh," ujarnya.

Menurutnya, perkara PT SPRH akan menjadi tolok ukur keseriusan aparat dalam membongkar dugaan korupsi yang melibatkan transaksi bernilai besar. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah tersangka yang ditetapkan, tetapi juga dari kemampuan mengungkap seluruh fakta dan pihak yang bertanggung jawab.

Kasus PT SPRH tidak boleh berhenti pada pelaksana semata. Perkara yang menyangkut dugaan kerugian negara bernilai puluhan miliar rupiah ini harus diusut hingga tuntas, termasuk menelusuri seluruh pihak yang diduga mengetahui, terlibat, maupun menikmati hasil dari rangkaian transaksi yang dipersoalkan.

Empat kali mangkirnya seorang saksi kunci dalam perkara besar tentu menjadi catatan penting yang membutuhkan perhatian serius. Penanganan kasus ini akan menjadi cerminan sejauh mana komitmen aparat penegak hukum dalam mengungkap fakta secara menyeluruh, menghadirkan seluruh pihak yang diperlukan dalam persidangan, serta memastikan tidak ada bagian dari perkara yang dibiarkan menggantung tanpa kepastian hukum.

Perkara sebesar PT SPRH yang menyangkut transaksi puluhan miliar rupiah semestinya dibuka seterang-terangnya. Seluruh fakta harus diuji di persidangan, seluruh pihak yang memiliki keterkaitan harus dimintai keterangan, dan tidak boleh ada ruang bagi munculnya spekulasi akibat belum terungkapnya fakta-fakta penting. Ketegasan aparat dalam menghadirkan saksi dan mengungkap keseluruhan konstruksi perkara akan menjadi ukuran nyata keseriusan penegakan hukum dalam kasus ini.