Dana Desa Tanjung Rejo Disorot, GEMA Mengungkap Dugaan Ketidaksesuaian dan Minta Pemeriksaan Total

Lensacamera com Deli Serdang - Dugaan korupsi Dana Desa kembali meledak dan kali ini menyeret nama Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Uang rakyat yang seharusnya menjadi fondasi pembangunan justru diduga berubah menjadi bancakan segelintir oknum. Anggaran mengalir deras di atas kertas, tetapi jejak fisiknya di lapangan samar dan sulit diverifikasi.

Tahun Anggaran 2025 mencatat pagu Dana Desa sebesar Rp1.496.070.000 dengan realisasi mencapai Rp991.952.100. Hampir satu miliar rupiah telah dicairkan. Namun publik mempertanyakan secara terbuka: di mana wujud pembangunan yang sebanding dengan angka tersebut? Di dusun mana proyek dilaksanakan? Di ruas jalan mana pengerjaan dilakukan? Mengapa masyarakat tidak mendapatkan informasi detail yang transparan?

Dalam laporan administrasi, disebutkan sejumlah proyek fisik seperti pembangunan jalan desa, gorong-gorong, drainase, box culvert, pengerasan jalan lingkungan, kantor desa hingga sistem pembuangan limbah. Total realisasi fisik tercatat Rp242.284.000. Akan tetapi, minimnya informasi lokasi proyek memunculkan kecurigaan serius. Jika masyarakat tidak mengetahui titik pekerjaan secara jelas, maka laporan tersebut patut diuji kebenarannya.

Ketidaksesuaian antara dokumen dan kondisi lapangan membuka ruang dugaan manipulasi, penggelembungan anggaran, bahkan proyek yang tidak sesuai perencanaan. Dana Desa bukan angka formalitas di atas kertas. Setiap rupiah wajib bisa ditunjukkan hasilnya secara nyata dan terukur.

Sorotan juga mengarah ke sektor kesehatan. Sebesar Rp182.628.000 dialokasikan untuk Posyandu, makanan tambahan, obat-obatan dan insentif tenaga medis. Namun saat banjir melanda, warga mengaku kesulitan mendapatkan obat. Kontradiksi antara besarnya anggaran dan minimnya pelayanan memicu tanda tanya besar terkait efektivitas dan transparansi penggunaannya.

Penyertaan modal BUMDes sebesar Rp299.214.000 menjadi titik krusial berikutnya. Dana tersebut seharusnya menjadi penggerak ekonomi desa. Namun warga menilai dampaknya belum terasa signifikan dan akses terhadap perputaran dana dinilai sulit. Jika benar demikian, maka pengelolaan BUMDes wajib diaudit secara terbuka.

Anggaran Rp51.750.000 untuk pembuatan poster dan baliho informasi LPJ APBDes turut dipersoalkan karena dianggap tidak proporsional. Begitu pula dengan anggaran Rp109.500.000 untuk festival kesenian, adat, dan keagamaan tingkat desa. Di tengah angka ratusan juta tersebut, muncul pengakuan bahwa pemerintah desa masih mengajukan proposal kepada pengusaha dan masyarakat setiap kegiatan berlangsung. Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi penggunaan anggaran.

Dalam pernyataannya, Aliansi Mahasiswa GEMA mengungkapkan bahwa dugaan ketidaksesuaian ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa pemeriksaan menyeluruh. Mereka menegaskan bahwa audit independen dan transparan harus segera dilakukan guna memastikan tidak ada penyimpangan terhadap uang rakyat.

Aliansi Mahasiswa GEMA juga menegaskan bahwa jika ditemukan indikasi kuat pelanggaran, aparat penegak hukum harus menaikkan proses ke tahap penyelidikan dan penyidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tidak boleh ada kompromi dalam pengelolaan Dana Desa.

Situasi semakin menjadi sorotan karena kepala desa disebut belum memberikan klarifikasi resmi atas berbagai pertanyaan publik. Dalam kondisi seperti ini, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk meredam spekulasi dan menjaga kepercayaan masyarakat.

Hampir satu miliar rupiah telah direalisasikan. Angka tersebut bukan nominal kecil. Publik Tanjung Rejo kini menanti langkah konkret dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Jika dugaan ini tidak ditindaklanjuti secara serius, maka kepercayaan terhadap tata kelola Dana Desa akan semakin tergerus. Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar slogan, melainkan kewajiban yang harus dibuktikan.

Rezanasti/Tim