GEMA Meledak! Rp1,42 Miliar Dana Desa Bandar Setia Dipertanyakan Aparat Jangan Lindungi Dugaan Penyimpangan!

Lensacamera.com Deli Serdang — Dugaan penyimpangan Dana Desa 2025 di Desa Bandar Setia, Kecamatan Percut Sei Tuan, kini tak lagi sekadar isu pinggir jalan. Angkanya jelas: dari total pagu Rp2.218.824.000, realisasi dilaporkan mencapai Rp1.420.149.600. Lebih dari Rp1,42 miliar uang rakyat telah terserap dalam satu tahun. Pertanyaannya lugas: di mana dampak nyatanya? Apa perubahan signifikan yang benar-benar dirasakan warga?

Kejanggalan mulai tercium dari sejumlah item anggaran. “Penyelenggaraan Informasi Publik Desa” berupa pembuatan poster dan baliho penetapan LPJ tercatat Rp81.000.000. Angka ini memicu tanya. Jika hanya sebatas media informasi cetak, publik berhak melihat rincian detailnya jumlah unit, spesifikasi, pihak penyedia, hingga bukti transaksi. Tanpa keterbukaan, wajar jika kecurigaan menguat.

Sorotan paling tajam mengarah pada anggaran “Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat, Keagamaan, Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa” sebesar Rp160.000.000. Seratus enam puluh juta rupiah untuk kegiatan seremonial. Sementara di lapangan, masyarakat menyebut kegiatan desa juga mengajukan proposal kepada pengusaha. Jika benar ada sumber dana lain, publik berhak tahu: apakah terjadi pembiayaan ganda? Apakah seluruh dana negara tetap dicairkan? Ini bukan asumsi, ini tuntutan transparansi.

“Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa” sebesar Rp48.000.000 juga wajib dibuka terang. Kegiatan apa, di mana, berapa hari, siapa pelaksana, dan apa output-nya? Uang rakyat tak boleh habis hanya dalam laporan administratif tanpa bukti konkret.

Ironisnya, untuk Posyandu, Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, dan Insentif Kader yang menyentuh langsung kebutuhan dasar warga desa hanya menganggarkan Rp59.460.000. Di wilayah padat penduduk dan dalam situasi penanganan stunting yang digencarkan nasional, angka ini dinilai tidak mencerminkan prioritas yang berpihak pada rakyat kecil.

Lebih dari Rp1,40 miliar uang negara dikelola dalam satu tahun. Ini bukan dana pribadi. Ini uang publik yang wajib bisa diaudit secara terbuka. Jika pengelolaan sudah benar, buktikan dengan data dan dokumen. Jika ada kekeliruan, jelaskan dengan jujur. Transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan.

Gerakan Mahasiswa Aktivis GEMA (Aliansi Mahasiswa GEMA Kabupaten Deli Serdang) menyatakan siap mengawal dugaan ini ke ranah hukum. Mereka mendesak aparat melakukan audit menyeluruh dan profesional. “Jika ada indikasi pelanggaran, jangan ragu naikkan ke tahap penyelidikan,” tegas perwakilan GEMA.

Kini publik menunggu langkah nyata, bukan retorika. Jika aparat lambat bergerak, gelombang protes akan membesar. Jika klarifikasi terus dihindari, tekanan sosial akan meningkat. Dan jika dugaan ini benar adanya namun dibiarkan, maka warga tak punya alasan lagi untuk diam. Uang rakyat bukan untuk dipermainkan. Siapa pun yang terbukti menyalahgunakannya harus siap berhadapan dengan hukum dan dengan kemarahan publik yang tak bisa lagi dibendung.