Kalau Pangkalpinang Bisa, Kenapa Bangka Tidak? Ormas LMP Desak Pemkab Gelar Karnaval 17 Agustus 2025

LENSACAMERA.COM, BANGKA – Keputusan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka yang meniadakan karnaval dan Pawai Baris Berbaris (PBB) tingkat kabupaten pada HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia menuai kritik tajam dari Ormas Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Bangka.

Sekretaris LMP Bangka, Ryan Fabryan Taufani, menyebut langkah Pemkab Bangka sebagai bentuk kebijakan yang tidak bijak dan terkesan mencari alasan dengan mengatasnamakan Pilkada Ulang 2025.

“Kalau hanya karena khawatir ada gesekan politik lalu karnaval ditiadakan, itu jelas sebuah kemunduran. Pemerintah seolah-olah menganggap masyarakat tidak mampu dewasa dalam berdemokrasi. Padahal, karnaval adalah ajang kebangsaan yang sudah menjadi tradisi, sarana persatuan, dan momentum menanamkan semangat nasionalisme bagi generasi muda,” tegas Ryan, Senin (18/8/2025).

Menurutnya, alasan yang disampaikan pemerintah justru menunjukkan sikap ketakutan berlebihan. Ia menilai Pemkab Bangka gagal menghadirkan solusi yang elegan dalam menjaga keseimbangan antara agenda demokrasi dan semangat kebangsaan.

“Kalau ada kekhawatiran disusupi kampanye, solusinya bukan mematikan acaranya. Tinggal buat aturan tegas, lakukan pengawasan, dan libatkan aparat. Jangan karena pemerintah tidak mau repot lalu rakyat yang dikorbankan,” kritiknya.

Ryan menambahkan, Kota Pangkalpinang juga mengalami situasi Pilkada Ulang, namun pemerintah daerahnya tetap bisa merealisasikan kegiatan PBB dan karnaval. Hal ini menurutnya membuktikan bahwa dengan komitmen dan pengelolaan yang baik, kekhawatiran politik tidak harus mengorbankan tradisi kebangsaan.

“Ini menunjukkan bahwa alasan Pemkab Bangka tidak relevan. Kalau Pangkalpinang bisa, kenapa Bangka tidak? Artinya, masalahnya bukan pada kondisi politik, tapi pada keberanian mengambil keputusan yang pro-rakyat,” tegasnya.

Ia menegaskan, momentum HUT RI bukan milik pemerintah semata, melainkan milik seluruh rakyat. Menurutnya, meniadakan karnaval berarti merampas ruang kebersamaan masyarakat dan menurunkan rasa cinta tanah air.

“Ini keputusan yang keliru. Dengan alasan Pilkada, Pemkab justru memadamkan semangat nasionalisme. Padahal, di tengah situasi politik, justru kegiatan pemersatu bangsa inilah yang paling dibutuhkan,” ujarnya.

Laskar Merah Putih menegaskan bahwa seluruh Organisasi Masyarakat, LSM, Okp di Kabupaten Bangka pasti siap bersinergi dengan aparat keamanan untuk memastikan kegiatan kebangsaan berjalan aman, tertib, dan bebas dari kepentingan politik praktis.

“Kami minta Pemkab Bangka tidak lagi berlindung di balik kata kondusivitas. Jangan jadikan Pilkada sebagai alasan untuk menutup ruang rakyat dalam merayakan kemerdekaan bangsanya sendiri,” tutup Ryan.

(*)