Program Transmigrasi yang dicanangkan oleh Prabowo Gibran ditolak mentah oleh Meki Nawipa.

( Lensacamera.com ) : Calon Gubernur Provinsi Papua Tengah, Meki Nawipa dengan tegas menolak program transmigrasi dari Jawa yang hendak dikirim ke Papua oleh Kementerian Transmigrasi dalam Kabinet Merah Putih.“Saya tolak program transmigrasi ke Papua, apalagi dikirim ke Papua Tengah. Di sini kami juga butuh hidup aman dan damai,” ungkap Meki Nawipa ketika tatap muka dengan koalisi partai politik, tim relawan dan masyarakat Papua di Nabire, Sabtu 2 Nopember 2024.

Program ini, menurut dia, dapat mengancam kehidupan masyarakat adat Papua terutama dari segi penguasaan lahan, identitas budaya, dan hak atas tanah adat.“Bukan pemerataan pembangunan, itu (program transmigrasi) justru genosida bagi kami orang asli Papua,” ujarnya tegas.

Selain Meki Nawipa, banyak pihak diantaranya mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, pihak gereja Papua dan sejumlah elemen juga turut bersuara menolak program transmigrasi yang bermuara pada genosida orang asli Papua. “Saya tidak pusing dengan program Presiden, tapi saya dukung pernyataan masyarakat Papua bahwa tolak transmigrasi ini" tegas Nawipa.

Program transmigrasi ke Papua pertama kali dijalankan pemerintah pada 1966. Saat itu, Papua telah empat tahun berada di bawah administrasi Indonesia, usai Perjanjian New York. Transmigrasi itu berlangsung tiga tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) kontroversial yang mengesahkan integrasi Papua ke Indonesia, jelas Nawipa.

Komarudin Watubun juga mendukung keinginan masyarakat adat Papua bahwa program transmigrasi bertentangan dengan hukum adat di tanah Papua. Menurut Watubun, kehadiran transmigrasi membuat masyarakat adat Papua bakal terpinggirkan di tanah mereka sendiri hingga menyebabkan hilangnya hutan dan tanah adat, bahkan akan mengancam keberlangsungan hidup dan budaya mereka,” kata Komarudin Watubun saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, pada Kamis, (31/10/2024).

Sumber: Aping

Redaksi.