Baru Beberapa Bulan Dibangun, Rabat Jalan Dana Desa 2026 Kalangan Paraoh Mulai Rusak, 26 Titik Retak Jadi Sorotan

LENSACAMERA.COM, SAMPANG , Kondisi proyek pembangunan rabat jalan desa yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2026 di Desa Kalangan Paraoh, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, menjadi perhatian masyarakat. Pasalnya, jalan yang baru direalisasikan beberapa bulan lalu dilaporkan telah mengalami sejumlah kerusakan.

Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, ditemukan kondisi permukaan beton yang mulai mengelupas sehingga batu agregat terlihat di permukaan. Selain itu, terdapat retakan memanjang di sejumlah bagian jalan, bahkan beberapa titik terlihat mengalami patahan.

Dari hasil pengamatan tersebut, setidaknya ditemukan 26 titik retakan dan patahan dengan kondisi yang cukup serius di sepanjang ruas jalan yang dibangun.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kualitas hasil pekerjaan, kesesuaian material, serta pelaksanaan pembangunan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Namun demikian, untuk memastikan penyebab kerusakan, diperlukan pemeriksaan teknis lebih lanjut oleh pihak yang berkompeten.

Saat hendak dimintai klarifikasi, PJ Kepala Desa Kalangan Paraoh tidak berada di Balai Desa. Camat Jrengik dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan Jrengik juga belum dapat ditemui karena sedang tidak berada di kantor.

SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?

Dalam pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa, terdapat sejumlah pihak yang memiliki tugas dan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Kepala Desa atau Penjabat (PJ) Kepala Desa

Kepala Desa memiliki kewenangan dalam pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab memastikan penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan desa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

TPK memiliki peran dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, termasuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Pelaksana Pekerjaan

Pihak yang melaksanakan pekerjaan, baik melalui swakelola maupun penyedia jasa sesuai ketentuan, wajib menjalankan pekerjaan berdasarkan perencanaan dan standar teknis yang berlaku.

4. Pendamping Desa dan Pemerintah Kecamatan

Pendamping desa dan pemerintah kecamatan memiliki fungsi pembinaan serta pendampingan sesuai kewenangan masing-masing. Evaluasi dan pengawasan perlu dilakukan apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaan pembangunan desa.

KETENTUAN YANG MENJADI ACUAN

Sejumlah regulasi dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Dana Desa, di antaranya:

1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2024

Pasal 26 mengatur tugas dan kewenangan Kepala Desa, termasuk penyelenggaraan pemerintahan desa serta pengelolaan keuangan dan aset desa.

Pelaksanaan pembangunan harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2020

Mengatur pedoman umum pembangunan desa, termasuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan desa.

3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Mengatur pengelolaan keuangan desa agar dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran.

4. Ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Desa

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa harus mengacu pada ketentuan yang berlaku, termasuk prinsip efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai mekanisme pengadaan yang ditetapkan.

5. UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan pidana korupsi dapat diterapkan apabila terdapat bukti yang memenuhi unsur tindak pidana, termasuk apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.

Dalam hal ini, dugaan penyimpangan anggaran maupun ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan kondisi fisik jalan. Diperlukan pemeriksaan dokumen, pengukuran volume, pengujian mutu material, serta audit oleh lembaga yang berwenang.

PERLU EVALUASI DAN KLARIFIKASI PIHAK TERKAIT

Apabila hasil pemeriksaan teknis nantinya membuktikan adanya cacat pekerjaan, pihak yang bertanggung jawab perlu diminta melakukan perbaikan sesuai ketentuan dan mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku.

Sementara itu, apabila ditemukan indikasi kerugian keuangan negara, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan oleh instansi berwenang dan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Kalangan Paraoh belum memberikan keterangan resmi mengenai penyebab kerusakan jalan tersebut maupun langkah penanganan yang akan dilakukan.

Tim redaksi akan terus berupaya meminta klarifikasi kepada PJ Kepala Desa, Camat Jrengik, serta pihak terkait lainnya. Redaksi juga akan menelusuri dokumen perencanaan, RAB, APBDes, dan laporan pertanggungjawaban kegiatan guna memperoleh informasi yang berimbang.

Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial dan keterbukaan informasi publik, dengan tetap memberikan ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait.

(**)